Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok

Kamus ASN

A

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 ABK Analisis Beban Kerja  
2 AC Assessment Center  
3 AK Angka Kredit  
4 ANJAB Analisis Jabatan  
5 APS Atas Permintaan Sendiri (Pensiun)  
6 ASKEM Asuransi Kematian  
7 ASN Aparatur Sipil Negara  

B

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 BAKN Badan Administrasi Kepegawaian Negara
2 BAPEK Badan Pertimbangan Kepegawaian
3 BAPERJAKAT Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
4 BAPERTARUM PNS Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
5 BKN Badan Kepegawaian Negara
6 BPJS KESEHATAN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
7 BTL Berkas Tidak Lengkap
8 BUP Batas Usia Pensiun
9 Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10 BPS Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik
11 BPN Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (disingkat ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. ATR/BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020
12 BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (disingkat BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
13 BIG Badan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG) (sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)) adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial
14 BAKAMLA Badan Keamanan Laut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI atau Bakamla) adalah badan paramiliter negara yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia
15 BkkBN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat BKKBN, ditulis bkkbn, sebelumnya ditulis BkkbN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
16 BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (bahasa Inggris: Investment Coordinating Board) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri
17 BMKG Badan Meteorologi dan Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (disingkat BMKG), sebelumnya Bernama Badan Meteorologi dan Geofisika (disingkat BMG) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika
18 BNN Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Negara Non Kementerian (LNNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia
19 BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (disingkat BNPB) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019
20 BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (disingkat BP2MI), sebelumnya bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BNP2TKI), adalah sebuah lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini pertama dibentuk sebagai BNP2TKI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 sebelum digantikan oleh BP2MI melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019. Badan ini diketuai oleh Benny Rhamdani yang dilantik pada 15 April 2020.

C

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 CAPRA Calon Praja  
2 CAT Computer Assisted Test  
3 CPNS Calon Pegawai Negeri Sipil  

D

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 DIKLAT Pendidikan dan Pelatihan  
2 DIKLATPIM Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan  
3 DP3 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan  
4 DPA Dokumen Pelaksanaan Anggaran  
5 DPCP PENSIUN Data Perorangan Calon Penerima Pensiun  
6 DRH Daftar Riwayat Hidup  
7 DUK Daftar Urut Kepangkatan  
8 DUPAK Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit  

E

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 ESELON Tingkatan Jabatan Struktural  
2 EVAJAB Evaluasi Jabatan  

F

No Content

G

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 GAPOK Gaji Pokok  
2 GOLRU Golongan Ruang  

H

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 HRIS Human Resource Information System  
2 HUKDIS Hukuman Disiplin  

I

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 INKA Informasi Kepegawaian  
2 INPRES Instruksi Presiden  
3 INFOJAB Informasi Jabatan Output dari kegiatan analisis jabatan
4 INFOFAK Informasi Faktor Jabatan Output dari kegiatan Evaluasi Jabatan
  INSTANSI PUSAT   kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural
  INSTANSI DAERAH   h perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah
  INSTANSI PEMBINA   kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas JF

J

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 JDIH Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
2 JFT Jabatan Fungsional Tertentu  
3 JFU Jabatan Fungsional Umum  
4 JUKLAK Petunjuk Pelaksanaan  
5 JUKNIS Petunjuk Teknis  

K

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 KABAG Kepala Bagian  
2 KABAN Kepala Badan  
3 KABID Kepala Bidang  
4 KADIN Kepala Dinas  
5 KAKAN Kepala Kantor  
6 KANREG Kantor Regional  
7 KARIS Kartu Istri  
8 KARO Kepala Biro  
9 KARPEG Kartu Pegawai  
10 KARSU Kartu Suami  
11 KASAT Kepala Satuan  
12 KASI Kepala Seksi  
13 KASN Komisi Aparatur Sipil Negara  
14 KASUBBAG Kepala Sub Bagian  
15 KASUBBID Kepala Sub Bidang  
16 KAUR Kepala Urusan  
17 KEMENDAGRI Kementerian Dalam Negeri  
18 KEMENPANRB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
19 KEPBUP Keputusan Bupati  
20 KEPKA Keputusan Kepala  
21 KEPMEN Keputusan Menteri  
22 KEPPRES Keputusan Presiden  
23 KGB Kenaikan Gaji Berkala  
24 KORPRI Korps Pegawai Republik Indonesia  
25 KP Kenaikan Pangkat  
26 KP4 Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan PNS atau surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga  
27 KPA Kuasa Pengguna Anggaran  
28 KPE Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik  
  KPU Komisi Pemilihan Umum  
  KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU No.5/1999 dan UU No.20/2008

L

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
2 LHKPN Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara  
3 LKD Lembar Kinerja Dosen  
  LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007
  LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  

M

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 MONEV Monitoring dan Evaluasi  
2 MS Memenuhi Syarat  
3 MUSRENBANG Musyawaran Perencanaan Pembangunan  

N

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 NIDK Nomor Induk Dosen Khusus  
2 NIDN Nomor Induk Dosen Nasional  
3 NIKA Nomor Induk Karyawan  
4 NIP Nomor Induk Pegawai  
5 NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak  
6 NSP Norma, Standar, dan Prosedur  
7 NSPK Norma Standar Prosedur Dan Kriteria  

O

No. Singkatan Istilah Keterangan

P

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 PA Pengguna Anggaran  
2 PAK Penilaian Angka Kredit  
3 PANSELNAS Panitia Seleksi Nasional  
4 PERBUP Peraturan Bupati  
5 PERDA Peraturan Daerah  
6 PERKA Peraturan Kepala  
7 PERMEN Peraturan Menteri  
8 PERPRES Peraturan Presiden  
9 PIK Pendidikan Ilmu Kepegawaian  
10 PMK Peninjauan Masa Kerja  
11 PNS Pegawai Negeri Sipil  
12 POKJA Kelompok Kerja  
13 PP Peraturan Pemerintah  
14 PPK Pejabat Pembina Kepegawaian pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15 PPK Pejabat Pembuat Komitmen  
16 PPKP Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil  
17 PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
18 PRAKOM Pranata Komputer  
19 PUPNS Pendataan Ulang PNS secara Elektronik (ePUPNS)  
20 PUSDIKLAT Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
21 PyB Pejabat yang berwenang pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Q

No. Singkatan Istilah Keterangan

R

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 RAKER Rapat Kerja  
2 RAKOR Rapat Koordinasi  
3 RENJA Rencana Kinerja  
4 RENSTRA Rencana Strategis  
5 RKA Rencana Kerja dan Anggaran  
6 ROPEG Biro Kepegawaian  
7 RB Reformasi Birokrasi upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance)

S

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 SAPK Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian  
2 SAPK Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian  
3 SATKER Satuan Kerja  
4 SE Surat Edaran  
5 SEKCAM Sekretaris Kecamatan  
6 SEKDA Sekretaris Daerah  
7 SEKLUR Sekretaris Kelurahan  
8 SETDA Sekretariat Daerah  
9 SIMPEG Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian  
10 SKB Surat Keputusan Bersama  
11 SKM Standar Kompetensi Manajerial  
12 SKP Sasaran Kinerja Pegawai rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun
13 SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah  
14 SKPP Surat Keterangan Penghentian Pembayaran  
15 SKT Standar Kompetensi Teknis  
16 SKUMTK Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga  
17 SOP Standar Operasional Prosedur  
18 SPD Surat Perjalanan Dinas  
19 SPM Standar Pelayanan Minimal  
20 SPMT Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas  
21 SPT Surat Perintah Tugas  
22 SSCN Sistem Seleksi CPNS Nasional  
23 STLUD Surat Tanda Lulus Ujian Dinas  
24 STLUKPPI Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah  
25 STTPL Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan  
26 STTPL Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan  
27 SKJ Standar Kompetensi Jabatan Deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan
28 SPBE  Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik  
29 SKM Survei Kepuasan Masyarakat  
30 SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

T

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 TAPERUM Tabungan Perumahan  
2 TASPEN Tabungan dan Ansuransi Pegawai Negeri  
3 THT Tabungan Hari Tua  
4 TIU Tes Intelegensia Umum  
5 TKB Tes Kemampuan Bidang  
6 TKD Tes Kemampuan Dasar  
7 TKP Tes Karakteristik Pribadi  
8 TMS Tidak Memenuhi Syarat  
9 TMT Terhitung Mulai Tanggal  
10 TPJAD Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen  
11 TUBEL Tugas Belajar  
12 TWK Tes Wawasan Kebangsaan  
13 TUKIN Tunjangan Kinerja Tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing pegawai
14 TUSIL Tunjangan Selisih  

U

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah  
2 UU Undang-Undang  
  UKOM Uji Kompetensi proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan

V

No. Singkatan Istilah Keterangan

W

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 WBBM Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani  
2 WBK Wilayah Bebas Korupsi  
3 WDP Wajar Dengan Pengecualian  
4 WTP Wajar Tanpa Pengecualian  
5 WTP DPP Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan  

X

No. Singkatan Istilah Keterangan

Y

No. Singkatan Istilah Keterangan

Z

No. Singkatan Istilah Keterangan
1 ZI Zona Integritas  

Reforma Bina Potensia menyediakan jasa konsultan manajemen, jasa pembuatan aplikasi (TIK), dan jasa media kreatif

Need Help?

Free Consultation

Informasi

Office

18 Office Park Lantai 10 Unit A Jl. TB Simatupang Kav. 18 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520

Workshop

Jl. Moh. Jani No. 23B, Petukangan Utara, Pesanggarahan, Jakarta Selatan, 12260

Kontak

Telp: 021 067 4900
Phone : +62 838 9050 9000
Email : info@reforma.id

Company

Layanan

© 2026 Reforma. All Rights Reserved.
Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Facebook Twitter Youtube Instagram