Publikasi

Kamus ASN

No.SingkatanIstilahKeterangan
1ABKAnalisis Beban Kerja 
2ACAssessment Center 
3AKAngka Kredit 
4ANJABAnalisis Jabatan 
5APSAtas Permintaan Sendiri (Pensiun) 
6ASKEMAsuransi Kematian 
7ASNAparatur Sipil Negara 
No. Singkatan Istilah Keterangan
1 BAKN Badan Administrasi Kepegawaian Negara
2 BAPEK Badan Pertimbangan Kepegawaian
3 BAPERJAKAT Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
4 BAPERTARUM PNS Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
5 BKN Badan Kepegawaian Negara
6 BPJS KESEHATAN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
7 BTL Berkas Tidak Lengkap
8 BUP Batas Usia Pensiun
9 Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10 BPS Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik
11 BPN Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (disingkat ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. ATR/BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020
12 BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (disingkat BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
13 BIG Badan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG) (sebelumnya bernama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)) adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial
14 BAKAMLA Badan Keamanan Laut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (disingkat Bakamla RI atau Bakamla) adalah badan paramiliter negara yang bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia
15 BkkBN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat BKKBN, ditulis bkkbn, sebelumnya ditulis BkkbN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
16 BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (bahasa Inggris: Investment Coordinating Board) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri
17 BMKG Badan Meteorologi dan Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (disingkat BMKG), sebelumnya Bernama Badan Meteorologi dan Geofisika (disingkat BMG) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika
18 BNN Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Negara Non Kementerian (LNNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia
19 BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (disingkat BNPB) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019
20 BP2MI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (disingkat BP2MI), sebelumnya bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (disingkat BNP2TKI), adalah sebuah lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini pertama dibentuk sebagai BNP2TKI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 sebelum digantikan oleh BP2MI melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019. Badan ini diketuai oleh Benny Rhamdani yang dilantik pada 15 April 2020.
No.SingkatanIstilahKeterangan
1CAPRACalon Praja 
2CATComputer Assisted Test 
3CPNSCalon Pegawai Negeri Sipil 
No.SingkatanIstilahKeterangan
1DIKLATPendidikan dan Pelatihan 
2DIKLATPIMPendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 
3DP3Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
4DPADokumen Pelaksanaan Anggaran 
5DPCP PENSIUNData Perorangan Calon Penerima Pensiun 
6DRHDaftar Riwayat Hidup 
7DUKDaftar Urut Kepangkatan 
8DUPAKDaftar Pengusul Penetapan Angka Kredit 
No.SingkatanIstilahKeterangan
1ESELONTingkatan Jabatan Struktural 
2EVAJABEvaluasi Jabatan 

No Content

No.SingkatanIstilahKeterangan
1GAPOKGaji Pokok 
2GOLRUGolongan Ruang 
No.SingkatanIstilahKeterangan
1HRISHuman Resource Information System 
2HUKDISHukuman Disiplin 
No.SingkatanIstilahKeterangan
1INKAInformasi Kepegawaian 
2INPRESInstruksi Presiden 
3INFOJABInformasi JabatanOutput dari kegiatan analisis jabatan
4INFOFAKInformasi Faktor JabatanOutput dari kegiatan Evaluasi Jabatan
 INSTANSI PUSAT kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural
 INSTANSI DAERAH h perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah
 INSTANSI PEMBINA kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas JF
No.SingkatanIstilahKeterangan
1JDIHJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
2JFTJabatan Fungsional Tertentu 
3JFUJabatan Fungsional Umum 
4JUKLAKPetunjuk Pelaksanaan 
5JUKNISPetunjuk Teknis 
No.SingkatanIstilahKeterangan
1KABAGKepala Bagian 
2KABANKepala Badan 
3KABIDKepala Bidang 
4KADINKepala Dinas 
5KAKANKepala Kantor 
6KANREGKantor Regional 
7KARISKartu Istri 
8KAROKepala Biro 
9KARPEGKartu Pegawai 
10KARSUKartu Suami 
11KASATKepala Satuan 
12KASIKepala Seksi 
13KASNKomisi Aparatur Sipil Negara 
14KASUBBAGKepala Sub Bagian 
15KASUBBIDKepala Sub Bidang 
16KAURKepala Urusan 
17KEMENDAGRIKementerian Dalam Negeri 
18KEMENPANRBKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
19KEPBUPKeputusan Bupati 
20KEPKAKeputusan Kepala 
21KEPMENKeputusan Menteri 
22KEPPRESKeputusan Presiden 
23KGBKenaikan Gaji Berkala 
24KORPRIKorps Pegawai Republik Indonesia 
25KPKenaikan Pangkat 
26KP4Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan PNS atau surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga 
27KPAKuasa Pengguna Anggaran 
28KPEKartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik 
 KPUKomisi Pemilihan Umum 
 KPPUKomisi Pengawas Persaingan UsahaKPPU adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU No.5/1999 dan UU No.20/2008
No.SingkatanIstilahKeterangan
1LAKIPLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
2LHKPNLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
3LKDLembar Kinerja Dosen 
 LKPPLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmerupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007
 LPSKLembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
No.SingkatanIstilahKeterangan
1MONEVMonitoring dan Evaluasi 
2MSMemenuhi Syarat 
3MUSRENBANGMusyawaran Perencanaan Pembangunan 
No.SingkatanIstilahKeterangan
1NIDKNomor Induk Dosen Khusus 
2NIDNNomor Induk Dosen Nasional 
3NIKANomor Induk Karyawan 
4NIPNomor Induk Pegawai 
5NPWPNomor Pokok Wajib Pajak 
6NSPNorma, Standar, dan Prosedur 
7NSPKNorma Standar Prosedur Dan Kriteria 
No.SingkatanIstilahKeterangan
No.SingkatanIstilahKeterangan
1PAPengguna Anggaran 
2PAKPenilaian Angka Kredit 
3PANSELNASPanitia Seleksi Nasional 
4PERBUPPeraturan Bupati 
5PERDAPeraturan Daerah 
6PERKAPeraturan Kepala 
7PERMENPeraturan Menteri 
8PERPRESPeraturan Presiden 
9PIKPendidikan Ilmu Kepegawaian 
10PMKPeninjauan Masa Kerja 
11PNSPegawai Negeri Sipil 
12POKJAKelompok Kerja 
13PPPeraturan Pemerintah 
14PPKPejabat Pembina Kepegawaianpejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15PPKPejabat Pembuat Komitmen 
16PPKPPenilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 
17PPPKPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
18PRAKOMPranata Komputer 
19PUPNSPendataan Ulang PNS secara Elektronik (ePUPNS) 
20PUSDIKLATPusat Pendidikan dan Pelatihan 
21PyBPejabat yang berwenangpejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
No.SingkatanIstilahKeterangan
No.SingkatanIstilahKeterangan
1RAKERRapat Kerja 
2RAKORRapat Koordinasi 
3RENJARencana Kinerja 
4RENSTRARencana Strategis 
5RKARencana Kerja dan Anggaran 
6ROPEGBiro Kepegawaian 
7RBReformasi Birokrasiupaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance)
No.SingkatanIstilahKeterangan
1SAPKSistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 
2SAPKSistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 
3SATKERSatuan Kerja 
4SESurat Edaran 
5SEKCAMSekretaris Kecamatan 
6SEKDASekretaris Daerah 
7SEKLURSekretaris Kelurahan 
8SETDASekretariat Daerah 
9SIMPEGSistem Informasi Manajemen Kepegawaian 
10SKBSurat Keputusan Bersama 
11SKMStandar Kompetensi Manajerial 
12SKPSasaran Kinerja Pegawairencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun
13SKPDSatuan Kerja Perangkat Daerah 
14SKPPSurat Keterangan Penghentian Pembayaran 
15SKTStandar Kompetensi Teknis 
16SKUMTKSurat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga 
17SOPStandar Operasional Prosedur 
18SPDSurat Perjalanan Dinas 
19SPMStandar Pelayanan Minimal 
20SPMTSurat Pernyataan Melaksanakan Tugas 
21SPTSurat Perintah Tugas 
22SSCNSistem Seleksi CPNS Nasional 
23STLUDSurat Tanda Lulus Ujian Dinas 
24STLUKPPISurat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 
25STTPLSurat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 
26STTPLSurat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan 
27SKJStandar Kompetensi JabatanDeskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan
28SPBE Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 
29SKMSurvei Kepuasan Masyarakat 
30SAKIPSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
No.SingkatanIstilahKeterangan
1TAPERUMTabungan Perumahan 
2TASPENTabungan dan Ansuransi Pegawai Negeri 
3THTTabungan Hari Tua 
4TIUTes Intelegensia Umum 
5TKBTes Kemampuan Bidang 
6TKDTes Kemampuan Dasar 
7TKPTes Karakteristik Pribadi 
8TMSTidak Memenuhi Syarat 
9TMTTerhitung Mulai Tanggal 
10TPJADTim Penilai Jabatan Akademik Dosen 
11TUBELTugas Belajar 
12TWKTes Wawasan Kebangsaan 
13TUKINTunjangan KinerjaTunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing pegawai
14TUSILTunjangan Selisih 
No.SingkatanIstilahKeterangan
1UPTDUnit Pelaksana Teknis Daerah 
2UUUndang-Undang 
 UKOMUji Kompetensiproses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan
No.SingkatanIstilahKeterangan
No.SingkatanIstilahKeterangan
1WBBMWilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 
2WBKWilayah Bebas Korupsi 
3WDPWajar Dengan Pengecualian 
4WTPWajar Tanpa Pengecualian 
5WTP DPPWajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan 
No.SingkatanIstilahKeterangan
No.SingkatanIstilahKeterangan
No.SingkatanIstilahKeterangan
1ZIZona Integritas