Menyimak situasi perpolitikan di Indonesia sungguh sangat memprihatinkan. Nilai-nilai demokrasi terabaikan bahkan moral serta etika sudah terlupakan. Terlihat dari meningkatnya kejadian kekerasan dan perilaku penegakan hukum oleh individu tanpa proses hukum, dapat disimpulkan bahwa moralitas dan norma-norma politik belum berkembang dengan baik dalam masyarakat. Padahal, moralitas dan norma-norma politik tersebut merupakan dasar yang krusial dalam upaya membangun sistem demokrasi yang kuat.
Pemilu yang diadakan setiap lima tahun sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, sebenarnya merupakan saat yang membawa kebahagiaan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, diperlukan tingkat moralitas yang tinggi dari para pemimpin untuk mencapai tujuan akhir yakni mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pentingnya moralitas dalam demokrasi merupakan suatu keharusan karena demokrasi tanpa moralitas tak memilik arti apa-apa. Tak ada rohnya dan akan menimbulkan banalitas serta inkonsisten yang dengan mudah merusak kepercayaan dan kredibilitas publik. Ketidakadaan etika politik atau norma-norma politik dapat menyebabkan terjadinya konflik dan ketegangan dalam hubungan antarpartai politik atau dalam suatu koalisi. Akhirnya, terjadi saling menyalahkan mengenai siapa yang konsisten dan inkonsisten dalam berbagai kasus seperti ini.
Bagi sebagian individu, terkadang terdapat persepsi yang bertentangan antara politik dan moralitas. Di satu sisi, politik sering dianggap sebagai suatu hal yang rendah, kotor, penuh dengan intrik, dan mendorong penggunaan segala cara yang dibenarkan. Namun, moralitas dari perspektif yang berbeda dianggap sebagai sesuatu yang mulia dan agung. Sebenarnya, politik dan moralitas tidak dapat dipisahkan sebagai dua entitas terpisah. Keduanya seperti dua mata uang yang saling melengkapi.
Upaya mewujudkan moralitas dalam kehidupan demokrasi tentu perlu keterlibatan semua pihak, adapun beberapa cara untuk mengembangkan moralitas dalam berdemokrasi, yaitu :
- Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai demokrasi.
- Etika Kepemimpinan: Mengembangkan standar etika yang tinggi untuk para pemimpin politik.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Memperkuat transparansi dalam proses politik dan mengedepankan akuntabilitas para pemimpin.
- Kebijakan Publik yang Beretika: Membuat kebijakan publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan kepentingan publik.
Pada hakikatnya, demokrasi melibatkan kebebasan, namun harus diiringi dengan prinsip-prinsip etika. Dengan mengimplementasikan cara di atas masyarakat dapat mengembangkan moralitas yang kuat dalam berdemokrasi, sehingga menciptakan sistem politik yang lebih bermartabat dan dapat dipercaya.
Penulis : Fadhillah Oktaviana Riyanto
